MENGENAL LEBIH DEKAT TANAMAN TEBU DI INDONESIA

SEJARAH TANAMAN TEBU

Negara Papua New Guaine diduga merupakan asal tanaman tebu yang tumbuh di Indonesia. Tebu ditemukan pada 8000 sebelum masehi. Tanaman tebu mulai menyebar ke Indonesia, Filipina, dan India pada 6000 sebelum masehi.

Tanaman tebu mulai dikenal setelah terjadi ekspansi besar-besaran oleh orang Arab pada abad VII sesudah masehi. Tebu (Saccharum officinarum Linn) adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vetsin. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun.

Di Indonesia tebu banyak dibudidayakan di pulau Jawa dan Sumatra. Karakteristik dari tanaman tebu diantara lain adalah terdapatnya bulu-bulu beserta duri di sekitar bagian pelepah dan helai daun. Keberadaan bulu-bulu dan duri ini beragam, tergantung dari varietas tebu. Tinggi dari tanaman tebu bervariasi, beberapa faktor yang menyebabkan variasi pada tinggi tanaman tebu adalah daya dukung lingkungan dan varietas; namun secara umum tanaman tebu memiliki tinggi mulai dari 2,5 meter hingga 4 meter, dengan diameter batang 2 – 4 cm. Tebu merupakan tanaman monokotil dan batangnya dapat menghasilkan anakan dari pangkal batang berupa tunas yang kemudian akan membentuk rumputan.

Tanaman tebu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada daerah dengan iklim subtropika. Tanaman tebu merupakan salah satu tanaman yang pertumbuhannya sangat tergantung pada kondisi iklim, yang berarti bahwa jika iklim tempat tanaman ini buruk, maka kualitas dari tanaman akan terpengaruh dan kemungkinan dapat menurun. Secara umum persyaratan kondisi lingkungan yang dapat menunjang pertumbuhan tebu yang maksimal adalah ketinggian sekitar 0 – 900 mdpl, curah hujan rata-rata 2000mm/tahun, rentang suhu udara 21 – 32o C, dan pH tanah 5 – 6.

Pada buku History of Java yang ditulis oleh Raffles menceritakan tanaman tebu di daerah jawa pada awalnya tidak dikonsumsi sebagai bahan pemanis akan tetapi hanya sebagai minuman segar. Penduduk asli Jawa mengkonsumsi gula merah untuk mendapatkan rasa pemanis dalam makanan. Gula yang disukai adalah gula merah yang mereka buat dari nira kelapa atau nira tebu yang dimasak sampai kental, lalu dijemur sampai keras. Mereka tidak tertarik memproses nira tebu menjadi gula kristal.

Pengembangan bibit tebu di daerah Malang

Secara ekonomi, komoditas gula sangat penting bagi kehidupan, sehingga seluruh kekuatan Eropa membangun koloni di pulau-pulau kecil Karibia. Bahkan, demi memiliki koloni baru untuk mengembangkan tebu, bangsa-bangsa Eropa harus bertempur untuk menguasai pulau-pulau di kawasan Karibia.

Selanjutnya, tanaman tebu dibudidayakan di berbagai perkebunan besar di kawasan-kawasan lain di dunia (India, Indonesia, Filipina dan kawasan Pasifik) untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa dan lokal. Catatan sejarah menunjukkan, VOC yang pertama kali mengekspor gula dari Batavia. Tetapi, belum ada bukti yang bisa memastikan bahwa awal pembuatan gula Kristal di Hindia Belanda berlokasi di Batavia.

Justru, Banten diduga menjadi lokasi pertama pembuatan gula kristal di Indonesia. Hal ini berdasarkan adanya batu silinder di Museum Banten Lama dan lukisan peta Kota Banten tahun 1595. Baru ketika orang-orang Belanda mulai membuka koloni di Pulau Jawa, kebun-kebun tebu monokultur mulai dibuka dan terus berkembang ke arah timur.

KEBIJAKAN IPG (Industri Perdagangan Gula) PADA MASA PENJAJAHAN

Kebijakan IPG pada zaman penjajahan dibagi dalam empat periode: (a) Periode 1830-1870: Tanam Paksa; (b) Periode 1870-1900: Liberalisasi Pasar; (c) Periode 1900-1930: Pengembangan Sistem Sindikat; dan (d) Periode 1931-1942: Kartel.

Periode 1830-1870: Tanam Paksa

Kebijakan tanam paksa adalah pengaturan budidaya usahatani tebu secara paksa dengan tujuan untuk pemenuhan bahan baku pabrik gula (PG). Peraturan tanam paksa mencakup: (i) Setiap desa, wajib menyediakan seperlima lahannya untuk ditanami tebu; (ii) Pemerintah Belanda yang menentukan lahan untuk tanaman tebu; (iii) Kegiatan penanaman hingga panen menjadi tanggungjawab petani dengan imbalan yang ditentukan Pemerintah Belanda; (iv) Petani wajib mengangkut dan mengolah tebu di pabrik gula dengan imbalan upah tambahan; dan (v) Petani yang tidak memiliki lahan, wajib mencurahkan tenaga kerja 66 hari per tahun tanpa imbalan.

Kebijakan budidaya diikuti dengan kebijakan perdagangan yang bersifat monopsoni (dimana pemerintah Belanda pembeli tunggal produk gula), dan kebijakan industri yang diintegrasikan secara vertikal.

Panen tebu pada masa kebijakan tanam paksa

Periode 1870-1900: Liberalisasi Pasar

Kebijakan utama adalah Undang–Undang Agraria (UUA) tahun 1870 yang memberikan kepastian dan jaminan penguasaan lahan, yaitu: (a) Pada lahan yang belum dimanfaatkan, perusahaan swasta diberi hak sewa selama 75 tahun yang dapat diper-panjang dan dipindahtangankan; (b) Pada lahan yang dimiliki rakyat, untuk sawah perusahaan swasta dapat melakukan sewa paling lama 35 tahun dan untuk lahan kering dengan sewa kontrak paling lama 12,5 tahun.

Pada tahun 1870 juga dikeluarkan Undang-Undang Gula (UUG) untuk menghapuskan sistem tanam paksa secara bertahap. Untuk melengkapi kedua kebijakan tersebut lahirlah Undang-Undang Tarif (UUT) 1872 yang menghapuskan perdagangan secara progresif sebagai awal liberalisasi ekonomi. Kebijakan UUT 1872 mulai berlaku tahun 1874 sehingga agribisnis pergulaan didasarkan sistem per-saingan bebas dan merupakan awal swasta-nisasi industri gula di Indonesia. Namun demikian dalam masa tersebut secara de factosistem tanam paksa ternyata masih berlaku dan industri gula memperoleh laba sangat besar, karena perolehan lahan dan tenaga kerja yang mudah dan murah. Hal ini mendorong investasi industri gula semakin meningkat dengan pesat.

Periode 1900-1930: Pengembangan Sistem Sindikat

Sistem sindikat (1900-1930) menerap-kan politik etis melalui 3 (tiga) jalur yaitu migrasi, pendidikan dan irigasi (Onghokham, 1985). Melalui jalur irigasi dikeluarkan Undang-Undang Sewa Tanah No.88 Tahun 1918 untuk mengakhiri kerja wajib pada perkebunan tebu dan hak industri gula pemerintah, serta menentukan upah buruh dan sewa lahan minimum, dengan kompensasi PG diberi hak menyewa lahan hingga 50 tahun (Soemarjan, 1991).

Kebijakan ini berhasil meningkatkan produksi gula namun bersamaan dengan itu produksi gula dunia juga meningkat, dan harga gula dunia menurun tajam, sehingga tercipta kesepakatan perdagangan gula dunia ”Chardbourne Agreement” tahun 1931.

Periode 1931-1942: Kartel

Pada periode ini, pemerintah Belanda membentuk Nederlandsch Indie Veereningde Voor de Afzet van Suiker (NIVAS) tahun 1932 yang merupakan awal era sistem kartel gula di Indonesia (Simatupang et al., 1999:508). Seperti halnya VOC, NIVAS bertindak sebagai pembeli dan penjual tunggal. Kebijakan pada periode ini adalah mewajibkan Jawa menurun-kan produksi dari 3 juta ton menjadi 1,4 juta ton/tahun (Panglaykim dan Palmer, 1972). Di tataran dunia, terdapat Konvensi Gula Inter-nasional (International Sugar Convention = ISC) yang menetapkan kuota ekspor gula suatu negara.

Kebijakan IPG setelah kemerdekaan dibedakan atas dua periode, yaitu: (a) Periode 1945-1965, yang terdiri atas Nasionalisasi Industri Pergulaan (1945-1959) dan Sistem Ekonomi Terpimpin (1959-1965); (b) Periode 1966-Sekarang, yang dibedakan atas: Liberalisasi pemasaran (1966-1971); Stabilisasi (1972-1997); Adaptasi terhadap Sistem Perdagangan Bebas (1993-2001); dan Pengendalian Impor (2002-Sekarang).

Referensi

  1. LP2M Universitas Jember. Kapan Tebu Masuk Nusantara (2018). https://lp2m.unej.ac.id/kapan-tebu-masuk-nusantara/
  2. WIKIPEDIA. Tebu (2021). https://id.wikipedia.org/wiki/Tebu
  3. SRI WAHYUNI. (2009) Industri Dan Perdagangan Gula Di Indonesia: Pembelajaran Dari Kebijakan Zaman Penjajahan – Sekarang

Penulis Admin Web Agroteknologi